Dari Redaksi

Radang Konflik ’Pemaksaan Kehendak’

Dalam upaya mendukung suhu damai orang Papua, judul sederhana bertema Radang Konflik Pemaksaan Kehendak yang Retorika buat patut dijadikan acuan bagi pergelaran perdamaian di Papua. Hal ini hanya demi kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat Papua. Pola keinginan antar pemerintah dengan rakyat Papua merupakan pola keinginan penyelesaian masalah Papua yang diinginkan oleh negara.

Pertentangan kehendak, khususnya di era globalisasi sekarang ini mungkinkah akan berakhir pada kehendak penguasa saja. Insya Allah tidak. Inilah ruh dari demokrasi yang harus berlaku saat ini.

Konflik sosial bukanlah fenomena baru di Dunia. Terlebih konflik sosial di Indonesia khususnya provinsi Papua. Retorika melihat Adalah fenomena suatu konflik yang sudah meradang. Meradangnya konflik Papua dapat dikaji dalam aspek yang sederhana. Pemaksaan kehendak merupakan pola dan prilaku bagi suburnya konflik, itu pasti. Pemaksaan kehendak penguasa bisa disebut sebagai suatu radang konflik ketika hal itu terjadi dan nyata.

Pergesekan jelas terjadi baik akibat faktor internal maupun eksternal. Kontradiksi atau pemaksaan kehendak penguasa melahirkan kebuntuan yang panjang bagi terwujudnya keadilan dan kedamaian di Papua. Karakter pemaksaaan kehendak inilah dipandang sebagai suatu hal yang menghambat dalam mengelola kemakmuran Papua.

Atau pisau bedah yang dipakai pemerintah adalah melalui cara pandang politik saja, guna membuka apa yang menjadi kehendak sepihak saja. Pemerintah lebih mementingkan materi capital, mengharuskan perubahan mengikuti corak kapitalisme. Cara pandang ini hingga kini banyak mengebiri keistimewan Papua. Dimana keistimewaan itu? Kita do’a-kan saja secepatnya terwujud.

Karena hal ini dimaksud sebagai relevansi kajian kelas sosial dengan aspek pemenuhan perubahan itu. Aliran liberalisasi pasar, menghasilkan problem di berbagai lini sosial masyarakat. Lihat saja bagaimana pemerintah dengan gampangnya menjual lahan subur kepada Freeport. Gerakan penentangan kemudian muncul beragam. Mulai dibentuknya gerakan OPM (Orgnisasi Papua Merdeka), hingga gerakan kaum buruh yang mogok bekerja.

Begitu juga cara pandang militer dan aparat kepolisian di Papua. Mudah netralitas di jual belikan demi keamanan pengusaha disana. Kedepan, bagaimana nasib Papua yang katanya di istimewakan. Atau, apakah memang negra sudah mampir pda pola kejayaan kapitalisme di era globalisasi ini. Perjuangan demokrasi nenek moyng ibu pertiwi dipaksakan masuk dalam rel perubahan corak kapitalis dan meniadakan corak alamiah rakyat Papua.

Tak ada lagi kata-kata, Semoga Papua tetap ‘Istimewa’, Amin..amin.. ya Rabbal alamin. (Akbar)